Polaroid Photo

You can click the above image to access my image gallery.

LPM VISI FISIP UNS

Choose a Topic:

Site:
RSS 2 FeedAtom Feed
Post Comments:
Comments RSS Feed
Total Posts: 27Total Pages: 0Comments: 0Categories:
# of Links: 3
 

This is where your other stuff goes, in particular, AdSense Ads from Google.

Wed
13
May '09

DILEMA MULTIFUNGSI RUANG SEMINAR

Menilik dari namanya, ruang seminar adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan seminar. Baik dosen maupun mahasiswa dari berbagai jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) dapat menggunakannya. Namun ketika ruang seminar memiliki fungsi lain, timbul berbagai pertentangan dan kesalahpahaman. Benarkah ruang seminar memang didirikan untuk multifungsi? Ataukah salah kaprah dalam pengelolaan yang kini terjadi?

Ruang seminar yang terletak di gedung satu lantai dua FISIP ini memang berbeda dengan ruang lain di FISIP. Ruangan ini dilengkapi beberapa peralatan yang tidak terdapat pada ruangan lain. Menurut Dra. Hj. Sofiah, MSi, Ketua Jurusan (kajur) Ilmu Komunikasi, ruang seminar memang memiliki fasilitas tambahan. “Di ruang seminar ada LCD, AC, dan pengeras suara,” terang Sofiah. Karena adanya berbagai fasilitas tambahan di ruang seminar, maka perlu perawatan tambahan pula.

Drs. Susartono, SU, mantan Pembantu Dekan (PD) II yang membawahi bidang sarana dan prasarana, mengatakan telah ada usaha pemeliharaan fasilitas ruang seminar. “Fasilitas di ruang seminar memang harus dipelihara, misalnya AC harus diservis tiga bulan sekali,” jelasnya. Mengenai dana pemeliharaan ruang seminar, ia mengungkapkan bahwa dana tersebut berasal dari fakultas. “Dananya dianggarkan dalam anggaran fakultas selama setahun, sama seperti dana pemeliharaan terhadap ruangan lain,” paparnya.

Fungsi dan Pengelolaan Ruang Seminar

Melihat penjelasan tentang fasilitas dan perawatan ruang seminar di atas, tampak bahwa fungsi ruang seminar berbeda dengan ruangan umumnya di FISIP. Seperti yang diungkapkan Dra. Suyatmi, PD III, “Ruang seminar, setahu saya berfungsi untuk kegiatan seminar.” Namun menurut Drs. Marsudi, MS, selaku PD II, ruang seminar adalah ruangan multifungsi. “Ruang seminar bisa digunakan untuk seminar dan kegiatan lain, seperti rapat dosen atau perkuliahan,” jelasnya. Pernyataan Marsudi pun didukung Susartono. “Selain untuk seminar, ruang seminar bisa difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fakultas atau jurusan,” ujarnya.

Pada awalnya, ruangan tersebut memang dibangun multifungsi terkait dengan keterbatasan ruang di FISIP. Sedang alasan mengapa ruangan tersebut bernama ruang seminar, Susartono menerangkan bila hal itu untuk etika saja. “Nama itu dipakai karena kita berada dalam lingkup akademis, jadi perlu nama yang lebih luwes. Kalau namanya ruang multifungsi, jadi tidak enak didengar,” terang Susartono.

Mengenai pengelolaan ruang seminar, Susartono menjelaskan bahwa ruang tersebut di bawah wewenang fakultas. “Ruang seminar kan punya fakultas, tentu wewenangnya ada di tangan fakultas,” tuturnya. Sedangkan bila dilihat secara khusus, pengelolaan ruang seminar berada di bawah tanggung jawab PD II. “Memang PD II yang mengurusi segala hal yang berhubungan dengan pemeliharaan dan penggunaan ruang seminar,” tandasnya. Susartono menambahkan bahwa ada beberapa pihak yang membantu PD II mengurus ruang seminar, seperti Kepala Sub Umum dan Perlengkapan (Kasub Umkap) FISIP dan Ketua Laboratorium Komunikasi.

Drs. Aryanto Budhi S, selaku Ketua Laboratorium Komunikasi serta dosen pengampu mata kuliah Video, mengaku bahwa dirinya memang diberi tugas membantu PD II mengurus penggunaan ruang seminar. “Saya memang membantu mengurus ruang seminar, tetapi wewenang tetap ada pada PD II,” paparnya. Ketika didesak mengapa Ary yang dipilih, Susartono menegaskan bahwa Ary lebih sering berhubungan langsung dengan ruang seminar. “Pak Ary adalah Ketua Laboratorium Komunikasi, ia yang mengurusi serta mengawasi peralatan laboratorium di ruang seminar. Jadi tidak salah bila dia membantu PD II,” tegasnya.

Antara Kesepahaman dan Kecemburuan Mahasiswa

Penunjukan Ary oleh PD II dianggap tidak menjadi masalah bagi sebagian besar mahasiswa, termasuk mahasiswa jurusan di luar Ilmu Komunikasi. Menurut mereka, walaupun yang bertugas untuk mengurusi perijinan ruang seminar adalah dosen Ilmu Komunikasi, mereka tidak mengalami kesulitan. “Saya tidak merasa bermasalah bila ruang seminar dikelola oleh Pak Ary,” tutur Angga, salah seorang mahasiswa Sosiologi.

Mengenai perijinan, fakultas merasa telah memberi kemudahan bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan ruang seminar. “Saya rasa kalau soal perijinan penggunaan ruangan seminar tidak dipersulit, karena ruangan tersebut adalah milik bersama,” tutur Marsudi. Pendapat Marsudi diperkuat oleh Nanik Tina Yulia, selaku Kasub Umkap FISIP. “Saya tidak pernah mempersulit perijinan ruang seminar, asalkan sesuai ketentuan dan jangan mendadak karena harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada,” tandasnya.

Adapun prosedur penggunaan ruang seminar, seperti yang diungkapkan oleh Nanik, ada tiga tahap. Pertama, pengajuan proposal kegiatan dilakukan sebulan sebelum tanggal penggunaan ruang seminar kepada Kasub Umkap. Kedua, Kasub Umkap melakukan konfirmasi kepada pengelola ruang seminar. Ketiga, Kasub Umkap melaporkan persetujuan kepada pihak yang mengajukan proposal. “Proses persetujuan ini tidak memakan waktu lama. Kalaupun waktunya bentrok, akan ditawarkan waktu lain,” tambahnya.

Sependapat dengan Nanik, Sofiah juga membenarkan kemudahan dalam perijinan penggunaan ruang seminar. “Setahu saya mekanisme perijinan tidak dipersulit, kalau jadwalnya tidak bentrok pasti diijinkan. Ruang seminar itu milik fakultas, jadi semua bagian yang ada di fakultas boleh menggunakannya,” terangnya.

Arnold Meka, Ketua Himagara, mengaku tidak pernah dipersulit dalam ijin pengunaan ruang seminar. “Saya sempat kuliah di ruang seminar tanpa mengajukan surat, malah langsung diijinkan,” tukasnya. Bagus Sandi Tratama, mantan ketua Himakom mendukung pernyataan Arnold. Ia menjelaskan masalah diijinkan atau tidaknya tergantung cara mahasiswa melobi. “Soal perijinan sebenarnya bukan masalah, mungkin masalahnya pada pendekatan. Mahasiswa di luar Jurusan Ilmu Komunikasi mungkin merasa sungkan karena ketidakdekatan dengan pengurus ruang seminar,” jabarnya.

Namun, Aryo Purba Sutarjo, selaku mantan ketua Himasos, malah mengaku merasa dipersulit untuk meminta ijin untuk menggunakan ruangan. “Kalau kita mau pakai ruangan untuk kegiatan, kesannya dipersulit. Kami selalu tidak mendapat ijin karena ruangannya dipakai untuk kuliah video,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut Susartono menerangkan bahwa perijinan ruang seminar tidak pernah dipersulit, hanya mahasiswa saja yang mempersulit diri mereka sendiri. “Bila ingin membuat kegiatan yang menggunakan ruang seminar harus direncanakan dulu. Jangan enaknya saja, hari ini minta ijin, hari ini juga harus dapat. Kalau jadwal kuliah video memang sudah ada dalam perencanaan jadwal tahunan ruangan yang ada di FISIP,” terangnya.

Timbulnya kesan dipersulit mengakibatkan adanya anggapan bahwa ruang seminar adalah milik Jurusan Ilmu Komunikasi. Salah satunya seperti yang diutarakan oleh Dwi Hastuti, pengurus Himasos. “Kalau ruang seminar juga bisa dipakai untuk kuliah video, kenapa namanya bukan lab komunikasi saja? Jadi, bisa jelas kalau ruangan itu untuk praktek Jurusan Komunikasi,” tandasnya. Pernyataan Dwi tersebut disanggah oleh Sofiah. “Jurusan Ilmu Komunikasi tidak pernah mengklaim kalau ruang seminar itu milik Jurusan Ilmu Komunikasi, ruang itu tetap milik fakultas,” terang Sofiah.

Susartono berpendapat bahwa anggapan tersebut mungkin muncul karena keterkaitan dengan proyek Que. Proyek Que adalah proyek kerjasama antara Jurusan Ilmu Komunikasi dengan pihak luar negeri dalam hal pengadaan fasilitas pengajaran di FISIP. “Dulu sehubungan dengan proyek Que, Jurusan Ilmu Komunikasi mendapat bantuan dana untuk mengembangkan fasilitas pengajaran dan sebagian dananya digunakan untuk merehabilitasi ruang seminar, maka dari itu muncul kesan bahwa ruang seminar itu milik Jurusan Ilmu Komunikasi,” paparnya.

Susartono juga menambahkan bahwa pada intinya masalah tidak akan muncul bila ada kesadaran dari masing-masing pihak untuk menghargai dan memahami kebijakan yang ada. “Kalau semua pihak bisa saling memahami, masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Semuanya kembali ke kesadaran masing-masing,” ucap Susartono. (Festy, Wahyu, Agata, Diyah)

Leave a passing comment »

Leave a Reply