Polaroid Photo

You can click the above image to access my image gallery.

LPM VISI FISIP UNS

Choose a Topic:

Site:
RSS 2 FeedAtom Feed
Post Comments:
Comments RSS Feed
Total Posts: 27Total Pages: 0Comments: 0Categories:
# of Links: 3
 

This is where your other stuff goes, in particular, AdSense Ads from Google.

Wed
13
May '09

Saat Izin Mengganjal Ormawa

Memasuki bulan September 2007, sejumlah Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) dibuat gusar oleh kebijakan baru Dekanat. Dekanat tidak mengizinkan kegiatan berlangsung pada jam kuliah, serta membatasi kegiatan Ormawa di luar kampus. Protes pun muncul.

“Kami sempat stag saat proses perizinan kegiatan Pendidikan Dasar (Diksar),” tutur Ketua Mahasiswa FISIP Pencinta Alam (Mahafisippa) Andy Kurniawan mengawali cerita soall hambatan izin yang pernah dialami organisasinya, Jumat (9/11), di Sekretariat Mahafisippa UNS. Menurutnya, proposal untuk kegiatan Diksar ini sempat tidak disetujui karena kegiatan itu akan dilakukan di luar kampus.

“Pembantu Dekan (PD) III mengatakan ada aturan yang melarang Ormawa untuk melakukan kegiatan di luar kampus sehingga kegiatan Diksar tidak diijinkan,” tutur Andy. Penolakan itu sempat membuat Andy dan kawan-kawannya cemas. “Tapi kami tidak putus asa. Setelah berembug, kami memutuskan melakukan negosiasi dengan pihak dekanat,” tambahnya. Cara yang ditempuh Andy dan kawan-kawannya berhasil. Terbukti, kegiatan Diksar Mahafisippa akhirnya diizinkan.

Ormawa lain yang terganjal masalah perizinan adalah Lembaga Kegiatan Islam (LKI). Acara Forum Interaksi dan Study Islam (Fraksi) tidak memperoleh izin. Menurut Anggota Steering Comitte Fraksi Fajarudin Al Basir, awalnya acara ini direncanakan akan menginap di kampus. “Dekan dan PD III sudah menyetujui acara ini. Tetapi, mereka mengatakan harus ada izin dari PD II untuk perizinan tempat,” ujar Fajarudin yang ditemui pada Jumat (23/11) di Jembatan Asmara kampus FISIP. Namun, ternyata PD II tidak mengizinkan kegiatan menginap di kampus. “Alasan beliau, kalau Fraksi diizinkan akan membuat iri Ormawa yang lain,” jelasnya.

Setelah mengalami penolakan oleh PD II, Panitia Fraksi kembali menghadap Dekan untuk meminta kejelasan. “Tetapi, saat kami menemui Dekan, ternyata beliau berubah pikiran. Dekan tidak memberi izin dengan alasan adanya selebaran dari Pembantu Rektor III UNS yang melarang kegiatan ke luar dan tidak boleh melakukan kegiatan di kampus lebih dari pukul 22.00,” tambah Fajarudin. Akhirnya, sesuai anjuran PD III, acara Fraksi diadakan mandiri, tanpa menggunakan nama unversitas maupun fakultas.

Selain LKI, Himpunan Mahasiswa Komunikasi (Himakom) juga mengalami kendala perizinan kegiatan. Acara Sungkem Bareng Yuk (SBY) yang direncanakan digelar pada Kamis (25/10) pukul 09.00 terpaksa dipindah pukul 13.00. Menurut Ketua Bidang III Himakom Muhammad Fanny Ihsan, acara tersebut tidak diijinkan karena bersamaan dengan jadwal kuliah, sehingga takut mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekitar lokasi kegiatan. “Sebenarnya PD III membolehkan, namun beliau belum berani memberi ijin sebelum ada persetujuan dari PD I dan PD II,” katanya saat dijumpai Kamis (21/11) di tempat kostnya.

Saat Panitia SBY menghadap PD I, proposal tersebut tidak disetujui. “PD I maunya acara diadakan pukul 13.00 dengan alasan di dekat lokasi kegiatan ada kuliah Jurnalistik 3. Padahal, berdasar informasi yang kami terima, kuliah tersebut dipindah ke Aula FISIP,” kata Fanny. Namun, PD I tidak mau tahu dan tetap mengacu ke jadwal kuliah hari itu sehingga SBY terpaksa dipindah pukul 13.00.

Kesulitan perizinan kegiatan Ormawa di FISIP menimbulkan dugaan adanya pembatasan kegiatan oleh Dekanat. “Sejak bulan September, Dekanat memang memberlakukan peraturan yang kita anggap membatasi kegiatan Ormawa.,” kata Nur Islami Prayoganing Ayu, Menteri Dalam Negeri BEM FISIP UNS, saat diwawancarai Jumat (9/11) di Gedung Keluarga Mahasiswa (KM) FISIP. Peraturan yang dianggap membatasi kegiatan Ormawa, kata Nur Islami, mencakup dua poin. “Pertama, Ormawa tidak boleh mengadakan kegiatan di luar kampus. Kedua, Ormawa tidak boleh mengadakan kegiatan bersamaan dengan jam kuliah,” tambahnya.

Dekanat: Kami Tidak Membatasi

Menanggapi suara dari pegiat Ormawa yang merasa kegiatannya dibatasi, PD III FISIP Dra. Suyatmi, M.Si turut angkat bicara. “Kami tidak membatasi, tetapi, kegiatan Ormawa memang menemui kendala, yaitu terbatasnya ruang dan waktu,” ujarnya ketika ditemui Rabu (31/10) di ruang Dekanat. Namun ia membenarkan adanya larangan bagi Ormawa mengadakan kegiatan di luar kampus Ia menjelaskan, larangan itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan Rektorat. “Kita tinggal manut saja,” tambah dia.

Namun Dekan FISIP Drs. Supriyadi SN SU mengeluarkan pernyataan yang berbeda. “Kegiatan ke luar kampus diizinkan asalkan ada alasan logis, tanggung jawab yang jelas, akuntabel, transparan, dan ada laporan kegiatan,” terang Supriyadi ketika dimintai keterangan Jumat (16/11) di ruang Dekanat. Hal senada dikatakan PR III UNS Drs. Dwi Tiyanto, SU. “Asalkan ada pertanggungjawaban yang jelas, kegiatan di luar kampus boleh-boleh saja,” tegasnya saat ditemui Jumat (9/11) di kantornya.

Sedangkan tentang larangan mengadakan kegiatan bersamaan dengan jam kuliah, Suyatmi mengatakan aturan itu datang dari Dekanat FISIP. Latar belakangnya karena adanya laporan dari beberapa dosen yang mengatakan banyak mahasiswa yang memilih ikut kegiatan Ormawa dari pada kuliah. “Akhirnya diputuskan Ormawa hanya diizinkan mengadakan kegiatan pada Hari Sabtu mulai pukul 09.00 atau Hari Senin-Jumat pukul 13.00- 21.00,” tambahnya.

Namun, Supriyadi lagi-lagi mengeluarkan pernyataan yang berbeda dengan Suyatmi. Ia mengatakan, kegiatan Ormawa yang mendukung iklim akademik tetap boleh diadakan bersamaan dengan jam kuliah “Acara menunjang iklim akademik seperti seminar, diskusi, kampanye politik, boleh diadakan kapan saja,” katanya. Dwi Tiyanto juga mengatakan hal yang senada. “Kegiatan yang mendukung iklim intelektualitas seharusnya diijinkan dilaksanakan kapan pun. Toh kegiatan ini juga baik untuk mahasiswa,” jelasnya.

Tidak Tinggal Diam

Menanggapi beberapa peraturan yang mereka anggap membatasi, para pegiat Ormawa di FISIP tidak tinggal diam. Mereka mengorganisir diri untuk bersama-sama melakukan penolakan terhadap kebijakan itu. “Guna menanggapi kebijakan yang dikeluarkan Dekanat itu, para pegiat di Ormawa FISIP sepakat menghidupkan kembali Forum Keluarga Mahasiswa (FKM) FISIP UNS yang terbentuk menjelang Pilihan Dekan lalu,” kata Nur Islami.

Pertemuan FKM FISIP UNS guna membahas masalah pembatasan kegiatan Ormawa di FISIP telah dilakukan pada Jumat (5/10). Forum yang difasilitasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UNS ini dihadiri oleh sembilan Ormawa, yaitu Censor, LKI, Teater Sopo, Mahafisippa, Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himagara), Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos), Komunitas Musik FISIP (KMF), dan Dewan Mahasiswa (Dema).

Menurut Nur Islami, pertemuan itu menghasilkan pernyataan sikap yang berisi tiga poin. Pertama, menuntut adanya standarisasi izin kegiatan yang jelas di FISIP. Kedua, tidak menyutujui adanya pembatasan kegiatan Ormawa. Ketiga, menolak setiap kebijakan yang mematikan kreativitas mahasiswa. “Pernyataan sikap itu akan kami ajukan ke Dekanat setelah ditandatangani seluruh perwakilan Ormawa,” kata Nur Islami.

Namun ketika ditemui pada Jumat (16/11) di Jembatan Asmara FISIP, Nur Islami mengatakan pernyataan sikap itu belum diajukan pada Dekanat. “Sampai saat ini, masih ada empat Ormawa yang belum membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan sikap itu,” paparnya. Dekanat sendiri, tambah Nur Islami, telah menyepakati adanya audiensi setelah Ujian Tengah Semester.

Melalui audiensi antara mahasiswa dengan Dekanat itulah diharapkan ada solusi bersama dalam masalah ini. “Harus ada pembicaraan antara Ormawa dengan Dekanat, karena kita juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut,” kata Suyatmi. Supriyadi juga mengungkapkan bahwa open talk bisa ditempuh sebagai solusi. “Secara teknis, kita bisa melakukan open talk dengan Ormawa agar permasalahan ini segera selesai,” ujarnya.

Namun, sampai berita ini ditulis, audiensi belum terlaksana. Yang sudah terlaksana adalah sharing antara PD III dengan perwakilan Ormawa pada (28/11) di Gedung KM FISIP UNS. Acara ini merupakan permintaan dari PD III untuk mengetahui aspirasi dari Ormawa mengenai kegiatan kemahasiswaan, yang akan disampaikan pada rapat kerja fakultas pada (15/12) mendatang. Forum ini dihadiri oleh sebelas Ormawa, antara lain LKI, Mahafisippa, BEM, Dema, Himakom, Himasos, Sopo, Kine Klub, FISIP Fotografi Club (FFC), LPM VISI, dan Censor.

Dalam forum tersebut, Suyatmi menyampaikan beberapa hal yang dibahas dalam rapat bidang III pada (27/11). Pertama, penertiban Ormawa yang mewajibkan semua Ormawa harus memiliki Surat Keputusan Dekan tentang pembentukan Ormawa. Kedua, tentang usaha peningkatan Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan terakhir mengenai beasiswa. Suyatmi mengajak mahasiswa untuk menyampaikan permasalahan yang dialami oleh Ormawa, serta meminta mereka untuk memberikan solusi bagi permasalahan kemahasiswaan.

Suyatmi juga menegaskan bahwa secara pribadi dirinya mendukung kegiatan mahasiswa untuk sementara tidak boleh diadakan menginap di luar kampus. “Saat ini situasii tidak memungkinkan, karena akhir-akhir ini universitas disibukkan dengan aliran-aliran sesat,” tandasnya. Menurutnya, saat ini pihak universitas tengah waswas karena banyak mendapat sorotan dari pihak kepolisian mengenai mahasiswa yang tersangkut aliran sesat. “Hampir separo mahasiswa Universitas Diponegoro menjadi anggota Negara Islam Indonesia, jadi saat ini kita sedang mengamati dan diamati,” katanya.

PD III menambahkan, dirinya banyak mendapat teguran dari bidang I dan II terkait kegiatan Ormawa yang bertempat di dalam kampus. “Kadang saya mengizinkan kegiatan, tetapi tidak mendapat perizinan tempat dari PD II”, ujarnya. Dalam forum tersebut, beberapa perwakilan Ormawa mengemukakan mereka merasa perlu bertemu dengan Dekan, PD I, dan PD II untuk audiensi. “Dari forum ini sepertinya kita sudah mencapai kesepahaman dengan Bu Yatmi, tetapi kita juga harus mengadakan audiensi dengan PD I dan PD II karena ternyata permasalahan kita juga beririsan dengan mereka,” kata Nur Islami. (Adinda, Andhika, Rizky)

Leave a passing comment »

Leave a Reply